Rangkuman Materi PKn Kelas 6 Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara 1

Kami sajikan Materi PKn Kelas 6 Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara 1 untuk membantu baik Bapak dan Ibu guru maupun orang tua untuk anaknya yang duduk di kelas 6 sekolah dasar (SD)
Sebelumnya kami posting tentang :

• Ingin Menjadi Pelajar yang Berprestasi di Sekolah dan Sukses untuk Mencapai Cita-Cita?
• Inilah Tip 20 Upaya Orang Tua Membimbing dan Mendidik Anak Supaya Pintar Dan Cerdas
• Inilah 10 Tip atau Cara Orang Tua Agar Anak Percaya Diri Di Libgkungan Sekolah dan Lingkungan Umum Lainnya

A.   Pengantar
Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila sesuai dengan karakter bangsa Indonesia, karena nilai-nilai luhur ini bersumber dari kepribadian bangsa Indonesia. Secara bahasa (etimologis), Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta. Menurut Muhammad Yamin (1960: 437), dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, mengungkapkan bahwa Pancasila berasal dari dua kata yakni Panca dan Syila atau Syiila. Panca artinya lima, Syila artinya dasar, sendi atau alas. Adapun Syiila artinya peraturan tingkah laku yang penting. Dengan demikian, Pancasila berarti lima dasar atau lima aturan tingkah laku yang penting.

Gambar 1. Pancasila

Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Setiap lambang mewakili sila dalam Pancasila.

Gambar 2. Lambang Negara Indonesia

PANCASILA  

1. Gambar bintang melambangkan sila pertama Pancasila
2. Gambar rantai melambangkan sila kedua Pancasila
3. Gambar pohon beringin melambangkan sila ketiga Pancasila
4. Gambar kepala banteng melambangkan sila keempat Pancasila
5. Gambar padi dan kapas melambangkan sila kelima Pancasila

A.   Proses Perumusan Pancasila
Pembentukan BPUPKI
BPUPKI singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepang BPUPKI dikenal dengan nama Dokuritsu Junbi Cosakai. BPUPKI dibentuk tanggal 1 Maret 1945 oleh Jepang melalui Komandan Jepang untuk Jawa, Kumakichi Harada.
Pengangkatan anggota BPUPKI dilakukan di Gedung Cuo Sangi In (saat ini Gedung Departemen Luar Negeri RI), Pejambon, Jakarta. Dengan keanggotan sebagai berikut:
Ketua                   : dr. Radjiman Wedyodiningrat
Wakil Ketua        : Icingabase (Jepang)
Sekretaris            : R.P. Soeroso
Anggota 63 orang mewakili seluruh wilayah Indonesia ditambah 7 orang tanpa hak suara.

Masa Sidang BPUPKI
Masa sidang I (29 Mei – 1 Juni 1945)
Dalam masa sidang ini dikemukakan pendapat tentang dasar negara yang akan digunakan untuk Indonesia merdeka. Pemikiran ini dikemukakan oleh tiga tokoh yakni Mr. Muhammad Yamin, Prof. Dr Soepomo dan Ir. Soekarno.
Pidato Mr. Muhammad Yamin
Disampaikan pada tanggal 29 Mei 1945 dengan judul: “Azas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia” yang intinya sebagai berikut :

1. Peri kebangsaan 
2. Peri kemanusiaan 
3. Peri ketuhanan 
4. Peri kerakyatan 
5. Kesejahteraan rakyat

Pidato Prof. Dr. Soepomo
Disampaikan pada tanggal 31 Mei 1945 yang intinya sebagai berikut:

1. Persatuan 
2. Kekeluargaan 
3. Keseimbangan lahir dan batin 
4. Musyawarah 
5. Keadilan sosial

Pidato Ir. Soekarno
Disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945 yang intinya sebagai berikut:

1. Kebangsaan Indonesia 
2. Internasionalisme atau perikemanusiaan 
3. Mufakat atau demokrasi 
4. Kesejahteraan sosial 
5. Ketuhanan Yang Maha Esa

Atas saran temannya yang ahli bahasa, lima asas yang disampaikan Soekarno diberinya nama Pancasila. Sehingga saat sebagian orang setiap 1 Juni memperingati hari lahirnya istilah Pancasila.

Masa sidang II (10 Juli – 16 Juli 1945)
Sebelum masa sidang II, BPUPKI membentuk panitia sembilan. Tugas panitia sembilan adalah menampung aspirasi tentang pembentukan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Panitia sembilan terdiri atas:

1. Ir. Soekarno
2. Abdul Kahar Muzakir
3. Drs. Moh. Hatta
4. KH Abdul Wachid Hasyim
5. Mr. Muhammad Yamin
6. H. Agus Salim
7. Mr. AA Maramis
8. Abikusno Cokrosuyoso
9. Mr. Ahmad Subarjo

Pada tanggal 22 Juni 1945, panitia sembilan berhasil merumuskan dasar negara yang oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Naskah Piagam Jakarta adalah sebagai berikut :

PIAGAM JAKARTA

Gambar 3. Naskah Piagam Jakarta

Selain panitia sembilan, BPUPKI juga membentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar pada masa sidang II (10-16 Juli 1945), yang diketuai Ir. Soekarno. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar membentuk kelompok atau panitia kecil yang  diketuai Prof. Dr. Soepomo dengan anggota Wongsonegoro, Mr. Ahmad Subarjo, Singgih, H. Agus Salim, dan Sukiman. Rancangan Undang-Undang Dasar disempurnakan oleh Panitia Penghalus Bahasa yang terdiri atas Husein Jayadiningrat, H. Agus Salim dan Prof Dr. Soepomo.
Selain Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, BPUPKI juga membentuk Panitia Ekonomi dan Keuangan diketuai Drs. Moh. Hatta dan Panitia Pembelaan Tanah Air yang diketuai Abikusno Cokrosuyoso.
Pada masa sidang II BPUPKI, Ir. Soekarno melaporkan hasil kerja Panitia Perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 14 Juli 1945, dengan inti pokok sebagai berikut:

1.  Pernyataan Indonesia merdeka
2.  Pembukaan Undang-Undang Dasar
3.  Undang-Undang Dasar (batang tubuh)

Pada tanggal 15-16 Juli 1945, BPUPKI menyusun UUD berdasarkan hasil kerja Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan diganti dengan badan baru dengan nama PPKI 

Daftar Pustaka
Murwanti, dan Yuwono, Teguh. (2009). Pendidikan Kewarganegaraan 6: Untuk Sekolah Dasar Kelas VI. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.
Nurbayani, Siti. Tt. Pendidikan Pancasila. Diktat Mata Kuliah Pendidikan Pancasila Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung: Tidak diterbitkan.
Sunarso, dan Kusumawardhani, Anis. (2008). Pendidikan Kewarganegaraan 6: Untuk SD/MI Kelas VI. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.
Yamin, Muhammad. (1960). Pembahasan UUD Republik Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.